Atase Perdagangan Canberra menghadiri pertemuan penting dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dipimpin langsung oleh Duta Besar Indonesia di Canberra. Pertemuan ini membahas penerapan sertifikasi Halal untuk produk-produk yang beredar di Indonesia, termasuk yang berasal dari Australia. Sertifikasi Halal ini merupakan regulasi penting yang berlaku sejak Oktober 2024, dengan tujuan memberikan kepastian kepada konsumen di Indonesia mengenai standar kehalalan produk yang mereka konsumsi, baik dari segi bahan baku maupun proses produksi.
Dalam pertemuan ini, BPJPH memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme penerapan sertifikasi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk impor, serta prosedur yang dapat diikuti oleh produsen luar negeri yang ingin memastikan produknya memenuhi standar Halal Indonesia. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pelaku usaha Australia yang mengekspor produknya ke Indonesia, mengingat permintaan terhadap produk Halal terus meningkat di pasar Indonesia. Rapat ini turut diikuti oleh perwakilan dari berbagai fungsi ekonomi di KBRI Canberra, KJRI Sydney, KJRI Melbourne, KJRI Perth, KRI Darwin, serta ITPC Sydney, yang secara aktif memberikan masukan terkait peraturan baru ini untuk mendukung kelancaran implementasi di lapangan.
Diharapkan melalui pertemuan ini, para pelaku usaha, khususnya eksportir di Australia, dapat lebih memahami pentingnya sertifikasi Halal dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memenuhi persyaratan ini. Selain itu, adanya kolaborasi antara BPJPH dan seluruh perwakilan Indonesia di Australia akan semakin mempermudah sosialisasi dan penerapan regulasi Halal ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perdagangan yang memenuhi standar kualitas dan keamanan bagi konsumen di Indonesia.
